Setelah Maduro Venezuela, Strategi Mendayung Diantara Batu Karang

 

Oleh  Harmen Batubara

Dunia internasional sedang mempertontonkan sebuah realitas yang pahit namun tak terhindarkan: ketika negara adidaya bergerak demi "kepentingan nasional" mereka, hukum internasional seringkali menjadi sekadar catatan kaki.

Peristiwa terbaru yang menimpa Nicolas Maduro di Venezuela, di mana Amerika Serikat secara agresif berusaha mengganti rezim—terlepas dari penilaian kita terhadap kepemimpinan Maduro itu sendiri—menambah daftar panjang intervensi negara besar terhadap negara yang lebih kecil. Sejarah mencatat bagaimana Saddam Hussein di Irak, Jean-Bertrand Aristide di Haiti, hingga Manuel Noriega di Panama dilengserkan ketika dianggap berseberangan dengan kepentingan Washington.

Di sisi lain dunia, Rusia tak ragu menginvasi Ukraina dengan alasan kepentingan pertahanan strategisnya terancam oleh ekspansi NATO.

Dalam situasi-situasi genting ini, Dewan Keamanan PBB yang seharusnya menjadi penjaga perdamaian dunia, seringkali lumpuh tak berdaya. Hak veto yang dimiliki negara-negara adidaya membuat PBB mandul ketika konflik melibatkan kepentingan langsung para raksasa tersebut.

Ini membawa kita pada sebuah pertanyaan eksistensial: Di tengah "hukum rimba" modern ini, apa yang bisa dilakukan oleh negara kecil untuk bertahan hidup? Ketika kekuatan militer jelas tidak seimbang, bagaimana negara kecil melindungi kedaulatan mereka dari tangan-tangan raksasa yang ingin mengambil alih?

Berikut adalah beberapa strategi bertahan hidup yang realistis bagi negara kecil di tengah percaturan politik global yang keras:

1. Diplomasi "Bebas Aktif" yang Cerdas (Hedging)

Pelajaran paling penting adalah: jangan pernah menaruh semua telur dalam satu keranjang. Negara kecil tidak boleh bergantung secara total—baik secara ekonomi maupun militer—hanya pada satu negara adidaya.

Ketergantungan mutlak menciptakan kerentanan mutlak. Jika negara pelindung itu tiba-tiba berubah sikap, negara kecil tersebut akan tamat.

Strategi yang paling masuk akal adalah hedging atau "mendayung di antara karang". Negara kecil harus membangun hubungan baik dengan berbagai kekuatan besar secara bersamaan. Jika ditekan oleh Blok Barat, ia harus memiliki hubungan fungsional dengan Blok Timur, dan sebaliknya. Ini bukan tentang sikap oportunis, melainkan strategi bertahan hidup untuk menciptakan ruang manuver. Tujuannya adalah agar tidak ada satu kekuatan pun yang merasa memiliki kontrol penuh atas negara tersebut.

2. Integrasi Ekonomi sebagai Perisai

Jika Anda tidak bisa menjadi kuat secara militer, jadilah penting secara ekonomi bagi banyak pihak.

Negara kecil harus berusaha mengintegrasikan ekonominya ke dalam rantai pasok global sedemikian rupa sehingga mengganggu stabilitas negara tersebut akan merugikan banyak negara lain, termasuk negara adidaya itu sendiri.

Contohnya Singapura. Sebagai negara pulau kecil tanpa sumber daya alam, Singapura menjadikan dirinya hub keuangan dan logistik global. Menyerang Singapura berarti mengacaukan kepentingan bisnis ribuan perusahaan multinasional dari Amerika, China, Eropa, dan Jepang. Ketergantungan ekonomi dunia pada negara kecil adalah bentuk pertahanan non-militer yang paling efektif.

3. Memanfaatkan "Soft Power" dan Norma Internasional

Meskipun Dewan Keamanan PBB sering macet, bukan berarti hukum dan norma internasional tidak berguna sama sekali.

Negara kecil harus menjadi "warga dunia yang baik". Dengan mematuhi aturan internasional, aktif dalam forum multilateral, dan memiliki reputasi global yang positif, negara kecil membangun "perisai moral".

Ketika negara adidaya menyerang negara kecil yang memiliki reputasi baik, negara adidaya tersebut akan menanggung "biaya politik" yang tinggi di mata dunia. Mereka akan kehilangan legitimasi moral. Kecaman global, meskipun tidak menghentikan tank, dapat mempersulit langkah agresor dan menarik simpati atau bantuan dari pihak lain.

4. Membangun Koalisi Regional

Satu lidi mudah dipatahkan, tetapi satu ikat lidi sulit dihancurkan. Negara kecil harus aktif dalam organisasi regional (seperti ASEAN di Asia Tenggara, atau Uni Eropa bagi negara-negara kecil di Eropa).

Organisasi regional berfungsi sebagai pengeras suara. Suara satu negara kecil mungkin diabaikan di Washington, Moskow, atau Beijing. Namun, suara kolektif dari 10 atau 20 negara dalam satu kawasan akan lebih diperhitungkan. Aliansi regional memberikan bobot diplomatik yang tidak dimiliki negara kecil jika berdiri sendiri.

5. Memperkuat Ketahanan Domestik

Ancaman terbesar bagi kedaulatan seringkali dimulai dari dalam. Negara adidaya jarang menginvasi secara langsung tanpa alasan; mereka sering memanfaatkan perpecahan internal, korupsi, atau ketidakpuasan rakyat di negara target sebagai pintu masuk untuk melakukan intervensi atau memicu kudeta.

Oleh karena itu, pertahanan lini pertama adalah pemerintahan yang bersih, ekonomi yang adil, dan rakyat yang bersatu. Negara yang kuat secara internal, di mana rakyatnya percaya pada pemerintahnya, jauh lebih sulit untuk dipecah belah atau diadu domba oleh kekuatan asing.

Yang Ingin Saya Sampaikan

Realitas dunia saat ini memang keras. Bagi negara kecil, kedaulatan bukanlah sesuatu yang terberi, melainkan sesuatu yang harus diperjuangkan setiap hari dengan kecerdasan dan kehati-hatian.

Tidak ada jaminan keamanan mutlak. Namun, dengan menolak menjadi boneka satu kekuatan, membangun relevansi ekonomi global, dan memperkuat persatuan di dalam negeri, negara kecil dapat meningkatkan "harga" yang harus dibayar oleh negara adidaya jika ingin mengganggu kedaulatannya. Di tengah hukum rimba, si kancil mungkin tidak bisa mengalahkan gajah dalam adu kekuatan, namun ia bisa menggunakan kecerdikannya untuk bertahan hidup.

Perang Perbatasan Thailand-Kamboja: Mencari Pengakuan Harga Diri

 

Oleh  Harmen Batubara

Hubungan antara Thailand dan Kamboja sering kali digambarkan sebagai "persaingan saudara" (sibling rivalry) yang penuh sejarah. Sebagai dua negara yang berbagi garis perbatasan sepanjang lebih dari 800 kilometer serta akar budaya yang sangat mirip, konflik yang kembali pecah di penghujung tahun 2025 ini menunjukkan bahwa kedekatan geografis dan budaya tidak selalu menjamin stabilitas.

Gagalnya "Prakarsa Damai Kuala Lumpur"

Hanya dua bulan yang lalu, tepatnya pada 26 Oktober 2025, dunia sempat bernapas lega ketika Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, bersama Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim, menyaksikan penandatanganan "Kuala Lumpur Peace Accords". Kesepakatan ini seharusnya menjadi tonggak sejarah baru bagi perdamaian di Asia Tenggara. Namun, realitas di lapangan berkata lain. Sejak awal Desember, dentuman artileri kembali terdengar di kawasan sekitar Kuil Preah Vihear dan Ta Muen Thom.

Pelanggaran terhadap prakarsa damai ini memicu pertanyaan besar: mengapa kesepakatan yang dimediasi oleh kekuatan global dan ketua ASEAN ini begitu rapuh? Faktanya, strategi pertahanan kedua negara tetap dipandu oleh kepentingan nasional yang kaku. Thailand, dengan keunggulan udara jet tempur F-16, dan Kamboja, dengan sistem roket BM-21, tampaknya lebih memilih menunjukkan taring militernya daripada mempertahankan komitmen di atas kertas.

Geopolitik: Sentimen China terhadap Intervensi Luar

Sebagai kekuatan dominan di kawasan, China menunjukkan sikap yang cukup jelas. Beijing secara halus menolak keterlibatan langsung kekuatan dari luar kawasan, dalam hal ini pengaruh administrasi Trump, dalam urusan domestik Asia Tenggara. Bagi China, stabilitas di perbatasan Thailand-Kamboja adalah urusan internal keluarga besar ASEAN.

Terdapat indikasi kuat bahwa China merasa "prakarsa damai" yang dimotori oleh Trump lebih bersifat transaksional dan mengedepankan kepentingan politik luar negeri AS daripada solusi jangka panjang yang berkelanjutan. China secara konsisten mendorong agar ASEAN kembali menjadi penengah utama melalui "Cara ASEAN" (The ASEAN Way) yang mengedepankan dialog non-konfrontatif, tanpa campur tangan kekuatan Barat yang dianggap sering membawa agenda tersembunyi.

Apa yang Sebenarnya Terjadi?

Di balik pergerakan pasukan dan manuver diplomatik, ada satu variabel yang sulit diukur namun sangat menentukan: Harga Diri.

Nasionalisme yang Terluka: Masalah perbatasan ini bukan sekadar tentang tanah atau batu kuil kuno, melainkan tentang kedaulatan yang tidak bisa ditawar. Baik Bangkok maupun Phnom Penh menggunakan isu perbatasan untuk memperkuat dukungan politik domestik.

Ketidakpercayaan yang Mendalam: Meskipun kesepakatan damai telah ditandatangani, kecurigaan bahwa pihak lawan tengah memperkuat posisi militer atau menanam ranjau baru tetap ada. Gencatan senjata sering kali hanya dianggap sebagai waktu untuk melakukan "regrouping" pasukan.

Kegagalan Institusional: ASEAN, meskipun didorong untuk menjadi penengah, sering kali terbentur pada prinsip non-intervensi yang membuat langkah-langkah de-eskalasi menjadi lambat dan kurang menggigit.

"Perang ini bukan lagi tentang siapa yang benar secara hukum internasional, tetapi tentang siapa yang mampu menjaga martabat bangsanya tanpa terlihat lemah di mata lawan."

Penarikan diri Kamboja dari SEA Games 2025 di Thailand bukan sekadar urusan olahraga, melainkan sebuah pernyataan politik yang membawa konsekuensi ekonomi sistemik bagi kedua negara. Ketika "Harga Diri" menjadi mata uang utama dalam konflik, stabilitas ekonomi sering kali menjadi tumbalnya.

Berikut adalah analisis mendalam mengenai dampak ekonomi dari keputusan tersebut dan konflik perbatasan yang menyertainya:

1. Lumpuhnya Ekonomi Perbatasan dan Perdagangan Bilateral

Perdagangan lintas batas adalah urat nadi ekonomi bagi warga di sepanjang 800 km perbatasan Thailand-Kamboja.

Nilai yang Dipertaruhkan: Pada tahun 2024, nilai perdagangan bilateral mencapai lebih dari US$ 4 miliar. Thailand merupakan mitra dagang terbesar keempat bagi Kamboja.

Pembekuan Logistik: Konflik yang memanas sejak Desember 2025 telah menyebabkan penutupan gerbang utama seperti Aranyaprathet-Poipet. Laporan menunjukkan kerugian di sektor industri saja mencapai hampir 500 juta baht (sekitar US$ 16 juta) hanya dalam 9 hari pertama bentrokan.

Biaya Logistik Membengkak: Penutupan jalur darat memaksa eksportir mencari jalur alternatif yang lebih jauh, meningkatkan biaya transportasi hingga 100%.

2. Sektor Pariwisata: Dari "Booming" Menjadi "Gloom"

SEA Games 2025 seharusnya menjadi ajang promosi pariwisata besar bagi Thailand, namun penarikan diri Kamboja di tengah perang memberikan sentimen negatif pada keamanan kawasan.

Okupansi Hotel Anjlok: Di provinsi perbatasan seperti Trat, okupansi hotel di destinasi populer seperti Koh Chang dan Koh Kood anjlok hingga 20% dari yang seharusnya hampir penuh di musim libur akhir tahun.

Kehilangan Pendapatan Langsung: Thailand kehilangan potensi devisa dari ribuan pendukung, delegasi, dan atlet Kamboja. Penarikan delegasi secara mendadak setelah upacara pembukaan (10 Desember 2025) juga menciptakan kekacauan logistik bagi panitia penyelenggara.

3. Ketidakpastian Investasi dan Sentimen Regional

Kehancuran prakarsa damai yang dimotori oleh Trump dan Anwar Ibrahim mengirimkan sinyal bahaya kepada investor internasional.

Risiko Geopolitik: Kegagalan diplomasi luar kawasan menunjukkan bahwa perjanjian di Asia Tenggara sangat rapuh terhadap sentimen nasionalisme domestik. Hal ini dapat menurunkan minat investasi asing langsung (FDI) karena meningkatnya premi risiko keamanan.

Efek Terhadap ASEAN Economic Community (AEC): Konflik ini memperlambat integrasi ekonomi regional. Bagaimana investor bisa percaya pada pasar tunggal ASEAN jika dua anggotanya saling melancarkan serangan udara dan menutup perbatasan?

4. Beban Kemanusiaan dan Anggaran Militer

Pengungsian Massal: Dengan lebih dari 140.000 warga sipil yang mengungsi, beban anggaran kedua negara tersedot untuk bantuan kemanusiaan dan penempatan pasukan, alih-alih untuk pembangunan infrastruktur produktif.

Opportunitas yang Hilang: Kamboja, yang sebelumnya sukses menyelenggarakan SEA Games 2023, kehilangan momentum untuk mempertahankan posisi brand olahraga dan pariwisatanya di tingkat regional akibat prioritas anggaran yang bergeser ke arah pertahanan.

Analisis Geopolitik: "ASEAN vs Pihak Luar"

Fakta bahwa prakarsa Trump dilanggar memperkuat argumen China bahwa intervensi luar kawasan tidak akan bertahan lama jika tidak didasari oleh konsensus internal ASEAN. China, sebagai mitra ekonomi utama bagi kedua negara, kemungkinan besar akan menggunakan tekanan ekonomi (seperti bantuan infrastruktur atau akses pasar) sebagai alat tawar-menawar untuk "mendamaikan" mereka kembali dengan cara yang lebih sesuai dengan kepentingan Beijing.

Mencari Keserasian dalam Perbedaan

Mencari "Harga Diri yang Serasi" berarti kedua negara harus menemukan titik temu di mana kedaulatan tetap terjaga tanpa harus mengorbankan stabilitas regional. Jika Thailand dan Kamboja terus terjebak dalam dikotomi sekutu dan pengaruh luar, maka perdamaian abadi hanyalah sebuah fatamorgana di perbatasan. Solusi terbaik tetap berada pada kekuatan regional yang mampu memahami sensitivitas budaya dan sejarah kedua bangsa, jauh dari hiruk-pikuk kepentingan politik adidaya.

Perang perbatasan ini membuktikan bahwa "Harga Diri" yang dicari kedua negara sangatlah mahal. Kerugian miliaran dolar dan rusaknya citra sebagai kawasan damai adalah harga yang harus dibayar ketika diplomasi olahraga dan politik gagal meredam api nasionalisme.

Membaca Kepentingan Dua Adidaya di Kawasan Ini

 

Oleh Harmen Batubara

Di Asia, dunia seakan memasuki babak baru ketegangan geopolitik.
Sengketa China dan Jepang di Laut Cina Timur, benturan Thailand–Kamboja di perbatasan, serta memanasnya kembali konflik di Laut Cina Selatan, bukanlah peristiwa yang berdiri sendiri. Semuanya adalah bagian dari perubahan besar yang sedang terjadi di kawasan: pertarungan kepentingan antara dua adidaya — Tiongkok dan Amerika Serikat.

Tiongkok: Mengamankan Pengaruh & Ruang Strategis

Tiongkok tengah berusaha mengamankan apa yang mereka anggap sebagai “wilayah kepentingan vital.”
Dengan ekonomi yang melambat, Tiongkok semakin agresif menunjukkan kekuatan militernya untuk memastikan:

• akses laut tetap terbuka,
• jalur dagang aman,
• negara-negara tetangga tetap berada dalam orbit pengaruhnya,
• dan proyek besar seperti Belt and Road tetap berjalan.

Di mata Tiongkok, setiap langkah negara lain di kawasan — termasuk Jepang yang memperkuat militernya, ASEAN yang kian dekat ke Barat, dan aktivitas angkatan laut Amerika — terlihat sebagai tekanan yang harus ditanggapi.

Amerika Serikat: Menjaga Dominasi & Menahan Pengaruh Tiongkok

Di sisi lain, Amerika Serikat juga sedang menghadapi pelemahan ekonomi dan tekanan politik dalam negeri. Tetapi satu hal tidak berubah:
AS tidak ingin kehilangan pengaruh di Asia.

Kawasan Asia dianggap:

• titik terpenting ekonomi dunia,
• jalur perdagangan internasional,
• dan tempat di mana masa depan geopolitik global akan ditentukan.

Itu sebabnya AS memperkuat aliansi di Asia:

• mendukung Jepang,
• menambah latihan militer dengan Filipina, Korea Selatan, dan Australia,
• serta berusaha mendorong stabilitas agar negara-negara ASEAN tetap berpihak (atau setidaknya tidak mendekat ke Tiongkok).

Ketegangan Kawasan: Efek Domino Persaingan Global

Karena dua kekuatan besar ini saling mengawasi dan SAMA-SAMA sedang dalam tekanan ekonomi, setiap insiden regional menjadi lebih sensitif:

• Jepang dan China berselisih → dianggap bagian dari perebutan pengaruh maritim.
• Thailand dan Kamboja memanas → kekosongan stabilitas memberi ruang intervensi diplomatik adidaya.
• Laut Cina Selatan kembali tegang → jalur strategis yang diperebutkan kedua kubu.

Tidak semua konflik ini dipicu oleh AS atau Tiongkok, tetapi semuanya ikut membesar karena ketidakpastian global.

Eropa: Amerika Ingin Perang Ukraina Segera Berakhir

Di Eropa, Amerika justru ingin perang Rusia–Ukraina segera mereda.
Mengapa? Karena Washington tidak ingin terjebak dalam dua teater konflik sekaligus:

• satu di Eropa Timur,
• satu di Asia Pasifik.

AS mulai menyadari bahwa masa depan perebutan kekuatan global ada di Asia, bukan lagi di Eropa.
Dengan kata lain, Amerika ingin mengalihkan energi, dana, dan perhatian ke Asia untuk menghadapi Tiongkok.

Jadi… Apa yang Sebenarnya Tengah Terjadi?

Kita sedang melihat pergeseran pusat gravitasi politik dunia dari Barat ke Asia.
Dan di tengah pergeseran itu, dua adidaya — Tiongkok dan Amerika Serikat — sedang mengukur kekuatan, menata ulang pengaruh, dan mencoba mempengaruhi arah masa depan kawasan.

Akibatnya:

• Konflik kecil tampak lebih besar.
• Gesekan lama muncul kembali.
• Pergerakan militer menjadi lebih sering.
• Dan setiap negara di Asia harus pintar menyeimbangkan diri, agar tidak terseret ke perang dingin versi baru.

Dunia Sedang Menuju Arah Mana?

Jawabannya:
Menuju periode ketidakpastian yang panjang, di mana ekonomi melemah, politik global naik turun, dan persaingan kekuatan besar semakin keras.

Namun di balik semua itu, negara-negara Asia — termasuk Indonesia — punya peluang untuk menjadi penengah, stabilisator, dan kekuatan penentu arah kawasan jika mampu menjaga keseimbangan diplomasi.